PENDIDIKAN SOLO
Kepala SMK Solo Minta Ada Jaminan Kerja untuk Lulusan SMK

Minggu, 24/9/2017
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menyaksikan siswa SMK Wisuda Karya Kudus melakukan praktik pembubutan di ruang praktik SMK Wisuda Karya Kudus, Jumat (8/9/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menyaksikan siswa SMK Wisuda Karya Kudus melakukan praktik pembubutan di ruang praktik SMK Wisuda Karya Kudus, Jumat (8/9/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kepala SMK se Solo minta ada jaminan kerja buat lulusannya.

Madiunpos.com, SOLO — Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK di Solo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan jaminan kerja bagi para lulusan sekolah kejuruan.

Mendikbud diminta tak hanya memikirkan penyesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia industri. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri, mengkritik kurikulum SMK yang tak sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Setelah kritik itu dilontarkan, Mendikbud, Muhadjir Effendy, berjanji menyesuaikan kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar industri agar lulusannya terserap secara optimal.

Ketua MKKS SMK Solo, Suratno, mengatakan sebenarnya kurikulum di SMK sekarang sudah disinkronkan dengan kebutuhan industri. “Sinkronisasi memang belum berjalan optimal sehingga kalau ada kebijakan dari Mendikbud akan lebih baik. Kami mendukung,” kata dia saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya di SMKN 2 Solo di Jl. Adisucipto Solo, Rabu (20/9/2017).

Suratno menilai belum optimalnya sinkronisasi kurikulum SMK disebabkan belum adanya pemahaman yang sama antara sekolah dengan dunia industri. Kondisi tersebut, sambung dia, mengakibatkan kurikulum di SMK belum bisa sepenuhnya sesuai dengan keinginan dunia industri. “Sekolah memang harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan dunia industri yang cepat,” kata dia.

Saat ini ada beberapa industri seperti sepeda motor dan komputer yang membuka kelas khusus di SMK dengan kurikulum serta tenaga pengajar yang menyesuaikan ketentuan pihak industri. Dengan demikian lulusan bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut.

“Bila ada kebijakan resmi dari pemerintah pusat yakni Mendikbud dan Menteri Perindustrian maka sinkronisasi kurikulum SMK dengan indusri bisa berjalan baik,” kata Kepala SMKN 2 Solo ini.

Dia meminta kebijakan Mendikbud tidak hanya berhenti pada menyesuaikan kurikulum SMK dengan indusri, namun juga ada jaminan penyerapan kerja untuk lulusan SMK. “Siswa lulusan SMK yang akan bekerja nantinya harus bisa 100 persen terserap di dunia industri,” kata dia.

Sementara itu, Kepala SMKN 4 Solo, Suyono, mendukung langkah Mendikbud yang akan menyesuaikan kurikulum SMK dengan industri. “Tinggal dilakukan penyelarasan kurikulum SMK dengan industri agar siswa lulusan SMK bisa diterima bekerja di dunia industri,” jelas dia.

Di era perdagangan bebas Masyarakat Eknomi ASEAN (MEA), imbuh Suyono, komptensi siswa lulusan SMK sangat diperlukan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. “Apabila lulusan SMK tidak memiliki kompetensi, mereka tidak akan mampu bersaing di dunia kerja yang dipenuhi tenaga kerja asing,” kata Suyono.


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL GRANMAX PU Dp4j,Ayla,Xnia,Sigra.DpRingan Ang Mrh:085642222899 (A00563112017) TERIOS TX 201…
  • LOWONGAN PARTIME Ibu RT/Mhs/WA Nama Ke:081578794971 (A00093112017) CR PRT&Suster Dlm/Luar Kota…
  • RUMAH DIJUAL JLCPT Rmh&Gudang diMojolaban.HrgNego Sejadinya.737343/730070 (A00813112017) RMH JlRy…
Lihat Semua Iklan baris!

ARTIKEL LAINNYA
Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Haris Munandar (kiri depan) memberikan sambutan dalam Wisuda Angkatan I Program Diploma 2 Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil Solo di kampus setempat di Jebres Solo, Senin (20/11/2017). (Septhia Ryanthie/JIBI/Solopos) AK Tekstil Solo Gelar Wisuda Perdana, 27 Lulusan Raih Cumlaude
Ujian Sekolah di SMA Negeri 5 Solo, Jumat (13/3/2015). (Reza Fitriyanto/JIBI/Solopos) Zonasi Sekolah Efektif Cegah Jual Beli Kursi Sekolah
Museum Tani Peningkatan Fungsi Museum Diprioritaskan
Ilustrasi Guru Mengajar (Dok/JIBI/Solopos) DPRD SOLO : Pasal Pidana Penjara Guru Solo yang Lakukan Pungli Dipertahankan
PENDIDIKAN SOLO : DPKS Anggap Sanksi Pidana Pungutan Sekolah sebagai Peringatan