Triwulan III 2017, Jatah DBH Migas untuk Bojonegoro Rp200 Miliar

Selasa, 26/9/2017
JIBI/Solopos/Antara
Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)

DBH migas diberikan oleh pemerintah pusat.

Madiunpos.com, BOJONEGORO — Dana bagi hasil (DBH) migas yang didapatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro pada triwulan III tahun ini lebih kecil ketimbang target yang telah ditetapkan, karena ada ketentuan baru Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo, di Bojonegoro, Selasa (26/9/2017), menjelaskan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112 tahun 2017 untuk DBH migas dengan pagu 80 persen diturunkan menjadi 70 persen.

Di daerahnya, kata dia, target perolehan DBH migas triwulan III diproyeksikan sebesar Rp225 miliar, sehingga karena adanya PMK yang baru itu maka perolehan turun hanya sekitar Rp200 miliar. “Kementerian Keuangan akan mentrasfer DBH migas triwulan III pekan depan,” ucap dia.

Herry menjelaskan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 2016 tentang penjabaran APBN 2017 untuk DBH migas di daerahnya diproyeksikan sebesar Rp903,3 miliar.

Namun, dalam Perpres No. 86 tahun 2017 tentang penjabaran APBN Perubahan 2017 besarnya perolehan DBH migas daerahnya dinaikkan menjadi Rp1,035 triliun, tetapi dalam penyaluran DBH migas diturunkan menjadi hanya 70 persen.

“Ya DBH migas di dalam APBN Perubahan naik, tetapi pagu diturunkan ya sama saja tidak ada perubahan,” ujar dia.

Ia memberikan gambaran adanya kenaikan DBH migas di dalam APBN Perubahan karena pengaruh kenaikan produksi minyak di daerahnya sehingga menjadi Rp1,035 triliun tidak ada bedanya dengan sebelumnya.

Di dalam ketentuan yang baru penyaluran DBH migas dengan pagu 70 persen maka besarnya perolehan DBH migas hanya Rp724 miliar, padahal proyeksi DBH migas Rp903,3 miliar dengan pagu 80 persen perolehan DBH migas Rp722 miliar.

“Belum lagi perolehan DBH migas harus dipotong Rp147 miliar [triwulan I] karena adanya kelebihan sisa salur pada 2015 sebesar Rp549,5 miliar,” ucapnya.

Sebelum ini, pemkab kelebihan bayar DBH migas pada 2015 sebesar Rp549,5 miliar, setelah Pemerintah mulai akan membayar cost recovery proyek minyak Blok Cepu. “Pemkab mengusulkan pembayaran sisa salur tiga lima tahun tetapi tidak memperoleh persetujuan,” kata dia.


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL **BMW 320i/AT Sport Th2015 Putih,Tgn.1 dr baru,AD..sangat terawat..Istw.Serius hub:0818937…
  • LOWONGAN PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Krywn:Mau Krj,Bs Dipercaya,Sopir:SMA,SIM A 23-35Th,Srbtn:Pr…
  • RUMAH DIJUAL PERUM MUTIARA Garden dekat DPRD Surakarta type 57/101, 53/105 Dp 0% 085647250238/0271-7295…
Lihat Semua Iklan baris!

ARTIKEL LAINNYA
Ilustrasi (JIBI/Dok) Dispendukcapil Bojonegoro Minta 10.000 Blangko E-KTP ke Kemendagri
9 Kades di Bojonegoro Dapat SP II karena Enggan Melantik Perangkat Desa
Bupati Bojonegoro Suyoto. (Twitter @KangYotoBjn) Pemkab Bojonegoro Gandeng KPK Awasi Perekrutan 1.152 Perangkat Desa
Tembakau Rajangan Lamongan Laku hingga Rp27.000/kg saat Kemarau
Ilustrasi kebakaran hutan (JIBI/Solopos/Antara/Dok.) Pemkab Bojonegoro Bentuk Satgas Karhutla, Ini Personelnya