Pemkab Bojonegoro Gandeng KPK Awasi Perekrutan 1.152 Perangkat Desa

Rabu, 18/10/2017
JIBI/Solopos/Antara
Bupati Bojonegoro Suyoto. (Twitter @KangYotoBjn)
Bupati Bojonegoro Suyoto. (Twitter @KangYotoBjn)

Pemkab Bojonegoro libatkan KPK dalam perekrutan perangkat desa.

Madiunpos.com, BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun ini membuka 1.152 lowongan perangkat desa. Pemkab pun mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahaan tindak pidana korupsi untuk ikut mengawasi perekrutan itu.

“Pemkab mengundang KPK untuk bidang pencegahan korupsi, sebab beredar rumor ada sejumlah oknum yang berusaha memanfaatkan pengisian perangkat desa. Mereka memintai uang kepada pendaftar dengan menjanjikan bisa diterima,” kata Bupati Bojonegoro, Suyoto, di Bojonegoro, Rabu (18/10/2017).

Suyoto mengaku juga sudah meminta bantuan kepada Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro untuk menangkap langsung oknum yang ditengarai mencoba memanfaatkan penerimaan calon perangkat desa.

Menurut dia, adanya KPK bidang pencegahan tindak pidana korupsi yang ikut mengawasi pelaksanaan tes pelaksanaan perangkat desa juga pengawasan polres, maka pelaksanaan tes bisa berjalan dengan jujur.

“Pemkab dengan Unnes (Universitas Negeri Semarang) sudah berkomitmen dalam penerimaan perangkat desa harus berjalan dengan bersih tanpa ada titip-titipan, apalagi harus membayar,” tegas dia.

Hal senada disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemkab Djoko Susilo yang menyatakan pembuatan soal tes perangkat desa langsung ditangani Unnes sehingga tidak akan ada celah berbuat curang.

Sesuai rencana polisi akan mulai mengamankan soal pengisian tes perangkat desa mulai dari Semarang pada 20 Oktober 2017 dan soal akan disimpan di mapolres pada 25 Oktober 2017. Sesuai jadwal tes pengisian perangkat desa akan digelar secara serentak di 28 kecamatan pada 26 Oktober.

Soal tes perangkat desa itu ada tiga kelompok yaitu sekretaris desa, kepala dusun dan kasi kaur, masing-masing ada sembilan varian soal. “Pendistribusian soal ke kecamatan juga dalam pengawalan polisi,” ucap dia.

Dari data menyebutkan pengisian 1.152 lowongan perangkat desa yang hampir merata di seluruh desa di 28 kecamatan diikuti 7.660 peserta. Rincian lowongan untuk sekretaris desa 192 lowong, kaur perencanaan 304 lowongan, kaur TU dan Umum 86 lowongan, kasi pemerintahan 94 lowongan, kasi kesejahteraan 76 lowongan, kasi pelayanan 88 lowongan dan kepala dusun 176 lowongan.


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL **BMW 320i/AT Sport Th2015 Putih,Tgn.1 dr baru,AD..sangat terawat..Istw.Serius hub:0818937…
  • LOWONGAN PENYALUR VARIASI Mobil Smrg Cr Krywn:Mau Krj,Bs Dipercaya,Sopir:SMA,SIM A 23-35Th,Srbtn:Pr…
  • RUMAH DIJUAL PERUM MUTIARA Garden dekat DPRD Surakarta type 57/101, 53/105 Dp 0% 085647250238/0271-7295…
Lihat Semua Iklan baris!

ARTIKEL LAINNYA
Wali kota nonaktif Tegal Siti Masitha (kiri) berdialog dengan penasihat hukum saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (21/2/2018). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) FOTO KORUPSI TEGAL : Siti Masitha Dengarkan Rekanan RSUD
Ekspresi wali kota nonaktif Tegal Siti Masitha saat masuk ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu (31/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) KORUPSI JATENG : Fee Perusahaan Rekanan RSUD Tegal Mengalir ke Wali Kota
Wali kota nonaktif Tegal Siti Masitha (kiri) menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (14/2/2018). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) KORUPSI TEGAL : Aliran Uang ke Partai Hanura Terungkap di Sidang Siti Masitha
Tim hukum mendampingi wali kota nonaktif Tegal Siti Masitha mendengar saksi-saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Rabu (14/2/2018). (JIBI/Solopos/Antara/R. Rekotomo) FOTO KORUPSI TEGAL : Siti Masitha Dengarkan 6 Saksi
Ilustrasi (JIBI/Dok) Dispendukcapil Bojonegoro Minta 10.000 Blangko E-KTP ke Kemendagri