PEMECATAN PHL
Suharsono Bantah Matikan Oposisi

Kamis, 11/1/2018
Puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dipecat Pemkab Bantul berdemo di gedung DPRD setempat, Rabu (10/1/2018). (Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja)
Puluhan Pekerja Harian Lepas (PHL) yang dipecat Pemkab Bantul berdemo di gedung DPRD setempat, Rabu (10/1/2018). (Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja)

PHL yang diberhentikan diminta mengikuti seleksi selanjutnya.

Madiunpos.com, BANTUL–Bupati Bantul Suharsono menegaskan keputusan pemberhentian ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) Pemkab Bantul bukan karena alasan politik. Ia menyatakan tidak punya pikiran sama sekali untuk mematikan lawan politik atau partai oposisi pemerintahannya.

“Kalau saya tunjuk langsung mana yang diberhentikan, apa dasar saya? Maka saya serahkan ke Polda untuk evaluasi, saya tidak tahu menahu, tidak intervensi. Saya tidak punya pikiran mengurangi orang dari partai x, mematikan lawan, oposisi saya,” katanya, Kamis (11/1/2018).

Seperti diberitakan, dalam aksi protes puluhan PHL di gedung DPRD pada Rabu (10/11/2018), massa menyebut, mayoritas pekerja yang dipecat Pemkab Bantul merupakan simpatisan PDIP. Partai berlambang banteng tersebut diketahui merupakan partai kompetitor alias oposisi pemerintahan yang berkuasa saat ini.

Baca juga : Bau Politik Menyeruak di Balik Pemecatan Pekerja Harian Lepas di Bantul

Suharsono mengakui apa yang dilakukannya ini merupakan langkah pengurangan pegawai untuk menekan anggaran. Ia beralasan tahun ini Pemkab Bantul cukup kerepotan karena mengalami defisit anggaran sebesar Rp318 miliar. Langkah ini menurutnya merupakan salah satu upaya penghematan.

Apalagi menurutnya setelah didata ulang oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), ia menemukan beberapa OPD yang kelebihan namun ada juga yang kekurangan PHL. “Ya saya ingin jangan sampai kami [Pemkab] mengeluarkan gaji itu muspro [sia-sia],” imbuhnya.

Baca juga : Dipecat Pemkab Bantul, Pekerja Harian Lepas Demo ke DPRD

Suharsono juga mempersilakan para PHL yang tidak lulus uji psikotes untuk mengikuti pendaftaran PHL yang dibuka mulai hari ini. Sebab ia menyebut mungkin saja para PHL yang tidak lolos tersebut dikarenakan kualifikasi yang ia miliki tidak sesuai dengan kebutuhan OPD tempat ia bekerja selama ini. Ia juga berjanji akan memprioritaskan menerima PHL yang berstatus warga Kabupaten Bantul. “Makanya daftar ada syarat melampirkan KTP. Biar kami bisa mengurangi pengangguran di sini,” ujarnya.

Baca juga : Dipecat Pemkab, PHL Bantul Segel Stadion Sultan Agung


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL ***BMW 320i AT/Sport Th2015 Putih,nopol ADAsli tgn1 dr baru..good condition..Istw:08122937…
  • LOWONGAN 5 org TNG Cuci mbl(upto 3Jt/bln)085200553434/RM.Said213 Mnahan (A00121012018) PT FINANSIA…
  • RUMAH DIJUAL Rumah taman asri lt 290 lm 14 BLK tk Trijaya 081393301000 (A00563012018) PALM REGENCY T50/…
Lihat Semua Iklan baris!

ARTIKEL LAINNYA
Sejumlah perwakilan PHL yang terkena PHK sepihak melakukan aksi damai di Gedung DPRD Bantul, Selasa (16/1/2018). (Rheisnayu Cyntara) Suharsono Tegaskan Tak Akan Anulir Pemecatan PHL
Sejumlah perwakilan PHL yang terkena PHK sepihak melakukan aksi damai di Gedung DPRD Bantul, Selasa (16/1/2018). (Rheisnayu Cyntara) Ini Hasil Pertemuan Dewan dengan Pemkab Bantul Terkait Polemik Pemecatan PHL
Sejumlah perwakilan PHL yang terkena PHK sepihak melakukan aksi damai di Gedung DPRD Bantul, Selasa (16/1/2018). (Rheisnayu Cyntara) Pemkab Bantul Ungkap Rekrutmen Pekerja Harian Lepas Ada yang Ngawur
Sejumlah perwakilan PHL yang terkena PHK sepihak melakukan aksi damai di Gedung DPRD Bantul, Selasa (16/1/2018). (Rheisnayu Cyntara) Tunggu Kedatangan Bupati Bantul, Pocong Datangi DPRD
Audiensi perwakilan PHL dengan Komisi A DPRD Bantul, Senin (15/1/2018).(Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja) PHL Bantul yang Dipecat Pemkab Diminta Mengadu ke Ombudsman