48 Pejabat Pemkab Madiun Dimutasi Jelang Pilkada, Bupati Tegaskan Tak Ada Unsur Politik

Jumat, 12/1/2018
Bupati Madiun Muhtarom melantik 48 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Madiun, Jumat (12/1/2018) siang. (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com)
Bupati Madiun Muhtarom melantik 48 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Madiun, Jumat (12/1/2018) siang. (Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com)

Sebanyak 48 pejabat Pemkab Madiun dimutasi jelang Pilkada.

Madiunpos.com, MADIUN — Bupati Madiun Muhtarom memutasi 48 pejabat Pemkab setempat, Jumat (12/1/2018). Meski waktunya berdekatan dengan penyelenggaraan Pilkada 2018, Muhtarom memastikan mutasi jabatan tersebut tidak ada tendensi politis.

Ada 48 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Madiun yang dimutasi dan mengisi jabatan-jabatan kosong. Pelantikan pejabat ini dilakukan di Pendapa Ronggo Djumeno Mejayan, Jumat pagi.

Pejabat yang dilantik terdiri atas lima pejabat eselon III A, tujuh pejabat eselon III B, 36 pejabat struktural tingkat pengawas atau setara eselon IVA dan IVB. Selain itu, juga ada pegawai fungsional yang dilantik sebanyak 16 orang terdiri dari 2 orang auditor, 1 orang radiografer, 1 orang tenaga komputer, dan 12 guru.

Bupati Madiun Muhtarom menyampaikan mutasi ini untuk mengisi kekosongan jabatan. “Kekosongan ini ada yang karena pensiun atau meninggal dunia. Misalnya camat Balerejo. Ini kan mau menyambut gawe besar pilkada maka harus diisi. Dengan adanya pengisian ini, makanya ada pergeseran,” jelas dia.

Muhtarom menegaskan mutasi pejabat di Pemkab Madiun tidak ada unsur politis maupun tendensi politik apa pun. Mutasi ini dilakukan karena faktor kebutuhan.

Dia menegaskan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan mutasi ini. “Hla nanti kalau tidak saya isi, saya ya digoreng. Ini waktunya gawe. Ada camat yang kosong kok tidak diisi. Tapi setelah diisi tetap digoreng ya biarlah itu biar urusan mereka yang suka menggoreng,” tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun ini.

Muhtarom menjelaskan mutasi jabatan juga bisa dilakukan beberapa waktu yang akan datang, misalnya jika ada kepala dinas yang pensiun. “Jadi misalnya dalam perjalanan nanti kok banyak yang pensiun, kalau pejabatnya strategis ya harus kami isi dan mengajukan ke menteri dalam negeri,” jelas Tarom.


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL ***BMW 320i AT/Sport Th2015 Putih,nopol ADAsli tgn1 dr baru..good condition..Istw:08122937…
  • LOWONGAN 5 org TNG Cuci mbl(upto 3Jt/bln)085200553434/RM.Said213 Mnahan (A00121012018) PT FINANSIA…
  • RUMAH DIJUAL Rumah taman asri lt 290 lm 14 BLK tk Trijaya 081393301000 (A00563012018) PALM REGENCY T50/…
Lihat Semua Iklan baris!

ARTIKEL LAINNYA
Bawaslu dan AMSI PILKADA 2018 : Saat Bawaslu Minta Bantuan Netizen…
Siti Atikoh, istri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Facebook.com) PILKADA 2018 : Ini Sanksi bagi Siti Atikoh Akibat Dampingi Suami
Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa) PILKADA MADIUN 2018 : KPU Kota Madiun Minta Peserta Pilkada Segera Laporkan Akun Medsos
Ketua KPU Kudus Moh. Khanafi tengah berfoto bersama dengan sejumlah tim sukses dari masing-masing bakal pasangan calon setelah penyerahan dokumen hasil penelitian untuk syarat pencalonan dan syarat calon serta hasil tes kesehatan di aula KPU Kudus, Rabu (17/1). (JIBI/Solopos/Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif) PILKADA 2018 : KPU Kudus Nyatakan 5 Pasangan Calon Lolos Cek Kesehatan
PILKADA 2018: Coklit Perdana, KPU Sukoharjo Target 2.830 KK