Harga Melambung, Pemerintah Impor 500.000 Ton Beras

Jumat, 12/1/2018
Pegawai Perum Bulog mendata beras hasil serapan di Gudang Induk Bulog Katonsari, Demak, Jateng, Selasa (11/4/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Aji Styawan)
Pegawai Perum Bulog mendata beras hasil serapan di Gudang Induk Bulog Katonsari, Demak, Jateng, Selasa (11/4/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Aji Styawan)

Harga beras dalam beberapa hari terakhir melambung.

Madiunpos.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan impor beras tanpa menggunakan biaya APBN. Impor 500.000 ton itu dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan impor beras khusus sebanyak 500.000 ton yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand pada akhir Januari nanti dilakukan tanpa menggunakan biaya APBN.

Dalam bincang siang bersama media di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat, Enggar mengatakan impor beras dilakukan dan didistribusikan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dengan bermitra bersama perusahaan beras lainnya.

“Tidak ada dana APBN. Itu pasti. PPI menjadi pintu sehingga kami bisa mengatur. Mereka bisa bermitra dengan pengusaha beras,” kata Enggar, Jumat (12/1/2018) sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara.

Ia menjelaskan Kementerian Perdagangan menugaskan perusahaan BUMN tersebut untuk melakukan impor beras. Mekanisme distribusi beras ke pasaran juga akan dilakukan dengan memakai jaringan PPI.

Menurut dia, keputusan untuk melakukan impor beras dilakukan setelah pemerintah, Satgas Pangan dan Bulog melakukan operasi pasar (OP) sejak November-Desember 2017 untuk menekan harga beras medium yang kian meningkat.

Dampak dari OP nyatanya tidak terlalu memberi pengaruh signifikan terhadap penurunan harga, bahkan puncaknya pada awal Januari 2018, harga beras medium berada pada kisaran Rp11.000 per kilogram, atau di atas HET yang ditentukan yakni Rp9.450 untuk wilayah Jawa.

“Dampaknya tidak nendang. Tidak memberikan penurunan harga. Bahkan, memang sesaat terjadi stagnan tidak naik, kemudian terjadi kenaikan sedikit, dan awal Januari terus meningkat secara tajam,” ungkapnya.

Enggar menambahkan jenis beras yang diimpor bukanlah jenis beras premium, melainkan beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri dan nantinya dijual sesuai dengan harga beras medium, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/2018 tentang Ekspor dan Impor Beras.

Penugasan oleh PPI bertujuan agar harga beras khusus yang masuk ke pasaran dapat dikendalikan atau dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp9.450,00 per kilogram.

“Dijual dengan harga medium, di sana harganya lebih murah impor itu. Kami sudah sepakati untung tidak boleh gede-gede,” kata Enggar.


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL ***BMW 320i AT/Sport Th2015 Putih,nopol ADAsli tgn1 dr baru..good condition..Istw:08122937…
  • LOWONGAN 5 org TNG Cuci mbl(upto 3Jt/bln)085200553434/RM.Said213 Mnahan (A00121012018) PT FINANSIA…
  • RUMAH DIJUAL Rumah taman asri lt 290 lm 14 BLK tk Trijaya 081393301000 (A00563012018) PALM REGENCY T50/…
Lihat Semua Iklan baris!

ARTIKEL LAINNYA
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan paparan di hadapan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Semarang di Balai Kota Semarang, Jateng, Rabu (17/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Istimewa-Humas Setda Kota Semarang) Wali Kota Semarang Serukan Penghentian Polemik Beras Impor, Begini Alasannya…
Operasi beras Gubernur Jateng Lebih Tegas, Berani Bilang Jateng Tak Butuh Beras Impor
Bulog dan Pemkab Karanganyar melaksanakan operasi pasar di Pasar Jungke pada Rabu (17/1/2018). (Sri Sumi Handayani/JIBI/Solopos) Beras Bulog di Operasi Pasar Karanganyar Dikomplain karena Tak Beda dengan Rastra
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo singgah di Pasar Kota Banjarnegara untuk mengecek fluktuasi harga beras saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah setempat, Selasa (16/1/2018). (JIBI/Solopos/Antara/Wisnu Adhi N.) Gubernur Jateng Akhirnya Telepon Menteri Pertanian Sikapi Beras Impor
Ilustrasi operasi pasar berbagai komoditas. (JIBI/Solopos/Antara/Syaiful Arif) Beras OP Kurang Diminati Warga